Penataan Ulang Sistem Transportasi Umum untuk Penghematan BBM

Fakta bahwa penjualan mobil dan motor di negara ini setiap tahun meningkat pesat tentunya berdampak positif bagi pendapatan negara. Hal yang perlu diwaspadai adalah krisis energy saat ini, dimana pembelian BBM akan dibatasi dengan system smart card / kartu pintar yang sedang dipersiapkan pemerintah. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan berbahan bakar minyak, tentunya kebutuhan akan BBM semakin meningkat. Sampai saat ini belum diketahui apakah tendensi peningkatan permintaan akan kendaraan baru sudah diiringi dengan kajian proyeksi peningkatan akan kebutuhan BBM. Kondisi saat ini, untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi industry, transportasi dan memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga saja, pemerintah sudah mengalami kesulitan sehingga mulai diberlakukan pemadaman listrik bergilir dibeberapa daerah.
Umumnya mobil yang dipasarkan di negara berkembang adalah mobil boros BBM. Hal ini tentu saja dengan berbagai pertimbangan antara lain harga yang terjangkau oleh pendapatan rata-rata penduduk negara berkembang karena teknologinya relatif lebih murah dibandingkan kendaraan hemat BBM. Dapat dibayangkan jika jumlah kendaraan boros BBM meningkat setiap tahun, krisis energi akan semakin parah. Jika krisis energi juga menyentuh sector industri, maka dampak sosialnya akan menambah keterpurukan bangsa ini. Usaha industri akan semakin banyak yang gulung tikar, pengangguran meningkat dan biaya sosial yang diakibatkan akan mahal
The World Business Council for Sustainable Development yang mewakili 50 perusahaan multinasional, pada tahun 1993 mengadakan workshop mengenai parameter ‘eco-efisien’ ekonomi menyimpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan dari pertumbuhan populasi dunia, maka pengurangan penggunaan energi dan bahan baku atau material harus mencapai 90% pada tahun 2040. Artinya, jika saat ini diperlukan 10 liter bahan bakar minyak untuk perjalanan 100 km, maka pada tahun 2040 harus ada kendaraan super hemat yang mengkonsumsi 1 liter bahan bakar minyak untuk perjalanan 100 km. Dengan demikian, maka sudah harus terjadi 90% penghematan dalam jangka waktu 32 tahun dari sekarang. Saat ini para produsen mobil di negara maju sedang mengembangkan teknologi untuk produksi kendaraan hemat BBM mengacu pada hasil penelitian ini.
Apa yang akan terjadi pada kendaraan boros BBM di negara berkembang? Apakah mobil boros energy yang sudah demikian banyak, akan menjadi rongsokan sebelum waktunya karena BBM yang ada tidak mencukupi? Mengingat Indonesia termasuk negara yang dikenai moratorium deforestasi yakni pada tahun 2020 penggunaan fossil fuel harus sudah berkurang sebanyak 25%, maka usaha serius dalam rangka penghematan BBM dan pengembangan teknologi untuk energy alternative yang ramah lingkungan sebagai pengganti BBM harus segera dilakukan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk penghematan energi, salah satu diantaranya adalah dengan menata ulang dan meningkatkan kualitas sistem transportasi publik atau kendaraan umum. Jika sistem transportasi publik ditingkatkan, maka penggunaan kendaraan pribadi akan berkurang. Selain mengurangi penggunaan BBM, hal ini juga baik untuk mengurangi emisi udara.
Di negara maju, pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah, umumnya sudah menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan system transportasinya. Di Sydney misalnya untuk pengelolaan kendaraan umum sudah menerapkan Public Transport Management System (PTMS), Real Time Passenger Information Systems, Priority Systems, Timetable Management, Schedule Adherence dan Vechilcle Tracking System Motorway Management System. Negara Malaysia, pada tahun 2005 mulai menggunakan Integrated Transport Information System, Advanced Traffic Management System, Automatic Incident Detection System dan Automatic Vechicle Location System dan diterapkan pada system transportasi di beberapa daerah. Tujuannya mengoptimalkan pelayanan transportasi public dengan menyediakan jumlah kendaraan umum secara optimal, menentukan titik-titik pemberhentian, jadwal kedatangan kendaraan untuk setiap rute, meminimumkan terjadinya keterlambatan, menyediakan informasi akurat dan konsisten pada penumpang kendaraan umum dan menyediakan alat pengelolaan bus yang mudah dan murah untuk digunakan oleh para operator kendaraan umum.
Tentunya untuk menggunakan jasa teknologi ini diperlukan biaya yang tidak sedikit. Tetapi mungkin kompensasi pemotongan subsidi BBM dapat dialihkan untuk membeli teknologi yang berguna bagi mendapatkan solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis BBM, daripada dibagikan sebagai Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Keuangan Mahasiswa yang belum tentu dapat dilakukan secara kontinu dan tidak menyelesaikan akar persoalan.